Monev Ketapang

 



Pendamping Desa Kabupaten Gunungkidul Bpk Heri Susanto,Aris dan Pendamping Desa Kecamatan Paliyan Nur Astanto dan PLD Taufik melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lentera Persada Kalurahan Sodo Ketahanan Pangan di Kalurahan Sodo Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, pada Minggu (11/2/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal melalui pengelolaan BUMDes yang efektif.

Monitoring ini fokus pada BUMDes yang mendapatkan alokasi anggaran 20% dari Dana Desa tahun 2025, yaitu sebesar Rp 205.000.000 Alokasi ini digunakan untuk mendorong sektor ketahanan pangan, salah satunya untuk pembuatan green house untuk di tanami buah melon dan jangka panjang untuk tanaman pertanian yang di kelola oleh Bumdesa Lentera Persada Kalurahan Sodo. Monitoring ini diterima oleh Bpk Carik Sodo Dadang dan perangkat desa lainya.

Kegiatan monev ini meliputi peninjauan langsung ke lokasi kegiatan, pemeriksaan administrasi dan laporan keuangan BUMDes, serta evaluasi capaian kinerja. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pengelola BUMDes. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Assessment RPMKAL

Gambar
  Karangasem, Senin 2 Maret 2026  Kapanewon Paliyan melaksanakan kegiatan Asesmen Reformasi PemberdayaanMasyarakat Kalurahan (RPMKal) DIY di Kalurahan Karangasem, Asesment RPMKal ini sebagai upaya meningkatkankualitas tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan. Kegiatan ini dihadiri oleh ibu Widiastuti selaku Jawatan Kemakmuran Kapanewon Paliyan, Nur Astanto selaku Pendamping Desa Kapanewon Paliyan, Lurah Karangasem dan pamong Kalurahan. Asesmen dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan reformasi pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan sesuai dengan indikator dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY. Dalam sambutannya, perwakilan Kapanewon Paliyan menyampaikan bahwa Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mendorong inovasi dalam pembangunan Kalurahan. “Kalurahan diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan dan pemberda...
Baca selengkapnya

PMK 7 TAHUN 2026

Gambar
  Beranda DANA DESA PMK 7/2026: Enam Prioritas Nasional Jadi Fokus Wajib Dana Desa 2026 PMK 7/2026: Enam Prioritas Nasional Jadi Fokus Wajib Dana Desa Pemerintah kembali menegaskan arah kebijakan Dana Desa tahun anggaran 2026 melalui terbitnya  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 . Regulasi ini memperkuat ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam  Permendes Nomor 16 Tahun 2025  tentang petunjuk operasional atas fokus  penggunaan Dana Desa tahun 2026. Penegasan tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah dalam memastikan Dana Desa tetap menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, sekaligus selaras dengan prioritas nasional. Fokus pada Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Salah satu prioritas utama penggunaan Dana Desa tahun 2026 adalah penanganan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menetapkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan target keluarga penerima manfaat yang mengacu pada da...
Baca selengkapnya